Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menganggap wajar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumah kementerian. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa ide Prabowo Subianto untuk membentuk 41 kementerian di pemerintahan adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Dalam konteks respons terhadap tantangan bangsa yang semakin kompleks, struktur pemerintahan yang lebih tersegmentasi dan spesifik dapat membantu dalam pengelolaan kebijakan yang lebih efektif. Sebagai partai politik, Demokrat menyatakan bahwa jumlah kementerian yang lebih banyak dapat mempermudah penyelesaian masalah-masalah yang kompleks, serta meningkatkan kinerja pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Dengan adanya kementerian yang lebih terfokus, diharapkan akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan kementerian baru juga harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan penempatan pejabat di dalamnya. Diperlukan proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa masing-masing kementerian dapat dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pembentukan kementerian baru tidak akan menambah birokrasi yang sudah kompleks di Indonesia. Diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja kementerian-kementerian yang sudah ada saat ini, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara kementerian yang baru dan yang sudah ada. Penting untuk mencermati setiap pro dan kontra dari ide pembentukan kementerian baru ini, serta melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak dan manfaat yang akan dihasilkan. Sebagai negara yang sedang berkembang, langkah-langkah transformasi dalam struktur pemerintahan harus didasari oleh pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.